Ilustrasi, sumber foto: FREEPIK
STUDIO TANGKAS - Pemerintah mengambil langkah terkait lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah, khususnya DKI Jakarta. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Letjen Ganip Warsito bersama Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas.
Ganip mengatakan selain meminta masyarakat meningkatkan protokol kesehatan, Presiden Jokowi juga meminta agar proses tes dipercepat.
“Agar hasilnya lebih cepat, selain memperkuat tracing dan memperbaiki treatment manajemen atau tata kelola rumah sakit bersama dengan seluruh komponen masyarakat dan melibatkan TNI dan Polri,” kata Ganip dalam konferensi pers virtual, Minggu (13/6/2021).
Alhasil, ada enam poin langkah pengendalian kasus COVID-19 di daerah yang harus dilaksanakan.
Terapkan 3K dan penegakan proses
Langkah pengendalian pertama yang direkomendasikan adalah menerapkan 3K yaitu komunikasi, koordinasi dan kolaborasi pentahelix dalam pengendalian COVID-19.
“Kami akan mengoptimalkan 3K yakni komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi,” kata Ganip.
Intinya memastikan kerjasama dari pusat hingga ke daerah, dari Gubernur hingga Bupati/Walikota hingga RT hingga RW yang dioptimalkan dengan pendampingan TNI/Polri.
Butuh bantuan tokoh masyarakat, agama dan adat untuk mengajak disiplin dalam protokol kesehatan. Berkolaborasi dengan media dan mengedukasi masyarakat.
Kemudian yang kedua adalah meningkatkan penegakan disiplin prokes dan pembatasan mobilitas dan aktivitas penduduk.
Mulai dari hajatan, wisata religi, kunjungan halal bihalal, tradisi pasaran, kegiatan sosial seperti arisan dan tahlilan yang perlu diperketat.
Meningkatkan jumlah tes dan ketersediaan fasilitas kesehatan
Kemudian yang perlu dilakukan adalah memperbanyak jumlah tes COVID-19 dan memastikan kegiatan tracing. Hal ini dilakukan untuk menjaring pasien yang terinfeksi, termasuk yang tidak memiliki gejala.
Keempat, memastikan ketersediaan tempat tidur rumah sakit, alat kesehatan dan memaksimalkan fungsi karantina terpusat.
“Pemerintah daerah harus memastikan kecukupan sumber daya alkes dan obat-obatan,” katanya.
Kencangkan PPKM dan antisipasi libur Idul Adha 2021
Kemudian kelima, memperketat pelaksanaan PPKM skala mikro dan mengoptimalkan peran posko dan memantau evaluasi data kasus positif COVID-19 hingga menyusun pengendalian kasusnya.
“Setiap daerah harus melakukan pemantauan rutin data jumlah kasus aktif, kematian, dan kesembuhan serta bed occupacy rate di ICU dan isolasi,” katanya.
Terakhir, untuk mengantisipasi peningkatan kasus selama libur Idul Adha 2021.
“Terutama, di pusat perbelanjaan, tempat wisata, tradisi halalbihalal kunjungan keluarga, ziarah makam, dan sebagainya. Ini sedini mungkin diantisipasi agar tidak ada lonjakan kasus,” ujarnya.


0 Comments